Sabtu, 21 Januari 2012

Legal Opinion terhadap PA/KPA yang merangkap sebagai PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa

Legal Opinion yang saya buat terkait PA/KPA yang merangkap sebagai PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa

selengkapnya dapat diunduh di : http://rghost.net/36013548 dan http://rghost.net/36030354
Diposting oleh di

4 komentar:

  1. Anonim23 Januari 2012 pukul 22.23

    Yth. Bpk. Denny Yapari,

    Bagaimana dengan PA/KPA yg merangkap sebagai PPK berdasarkan Permendagri 21/2011, mohon penjelasannya Pak apakah boleh PA/KPA yg merangkap sebagai PPK tetapi belum memiliki sertifikat.
    Trima kasih

    BalasHapus
  2. Denny Yapari, ST. SH. MH.23 Januari 2012 pukul 22.38

    link yang saya kasih ada 2 pa,
    link pertama terkait surat deputi LKPP
    dan link kedua terkait permendagri 21/2011
    kalau tdak bisa kasih saya alamat email nanti syaa kirimkan

    BalasHapus
    Balasan
    1. Anonim24 Januari 2012 pukul 21.27

      Terima Kasih Pak, link nya sudah bisa di unduh.

      cuma sangat disayangkan tidak ada respon dari LKPP yang mengatur soal pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap dampak pertentangan aturan antara Perpres 54/2010 dengan Permendagri 21/2011.

      Hapus
  3. Anonim6 Februari 2022 pukul 06.27

    The Best Sports toto in 2021 - Sporting 100
    Find out which sports toto sports 토토 사이트 추천 to bet on today. that is the best sports to bet on today. The Best Sports toto Bet Today.

    BalasHapus

Langganan: Posting Komentar (Atom)